Sistem Tapping Box 2020

Bakeuda HSS Terapkan Sistem Tapping Box 2020 untuk Perhotelan dan Rumah Makan

Bakeuda HSS Terapkan Sistem Tapping Box 2020 untuk Perhotelan dan Rumah Makan

Bakeuda HSS Terapkan Sistem Tapping Box 2020 untuk Perhotelan dan Rumah Makan
banjarmasinpost.co.id/hanani
Soto banjar simpang lima kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOSTTRAVEL.COM - Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, merencanakan memilki lima unit tapping box, atau alat perekam transaksi keuangan di rumah-rumah makan serta perhotelan dalam rangka meningkatkan retribusi di sektor tersebut.

Rencana itu masuk dalam program anggaran 2020, namun pihak Bakeuda mengupayakan alat yang bakal dipasang di kasir rumah makan, restoran dan kasir hotel tersebut didukung Bank Kalsel HSS.

Plt Kepala Bakeuda HSS Nanang Fahrurrazi M Noor didampingi Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Fajar Abdi, dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, Jumat (10/1/2020) di Kantor Bakeuda menjelaskan, alat tersebut bakal dipasang di hotel dan rumah makan.

Juga restoran yang sudah menggunakan sistem aplikasi manajemen sistem penerimaan online, sehingga bisa terhubung ke jaringan komputer Bakeuda HSS.

Keindahan Ikon Desa Lasung Batu di Kabupaten Balangan, Suguhkan Panorama Alam Persawahan 

VIDEO: Begini Sensasi Menikmati Lezatnya Soto Banjar Sambil Dihibur Alunan Musik Panting

Video Keunikan Taman Palindangan Sehati Kandangan, Tak Bisa Macam-macam, Ada Kamera CCTV

VIDEO: Begini Kondisi Pantai Takisung Setelah Dibenahi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanahlaut

“Kami masih menunggu konfirmasi bank Kalsel. Informasinya sudah disetujui bantuannya, namun hanya berapa unit disetujui dari lima unit yang dibutuhkan. Yang jelas 2020 ini kami mulai menerapkan tapping box tersebut,” ungkap Nanang.

Disebutkan satu tapping box harganya senilai Rp 15 juta. Di HSS cukup banyak terdapat restoran, dan rumah makan serta hotel yang potensial menjadi sumber PAD, namun belum tergarap maksimal.

Masalahnya, baru sebagian menerapkan penerimaan di kasir menggunakan sistem aplikasi online tersebut.

Menurut Nanang, selama ini sistem pemungutan retrebusi di sektor tersebut masih self assisment atau kesadaran sendiri wajib pajak menyetorkan pajak penghasilannya dari usahanya.

Namun, hasilnya belum seperti diharapkan. Pasalnya, hanya beberapa pemilik rumah makan dan hotel yang aktif menyetorkan retribusinya sesuai Perda HSS.

“Kebanyakan ditagih dulu, diberi beberapa kali surat peringatan, baru membayar pajak. Padahal kami juga sudah melakukan pemantauan di rumah makan bersangkutan terkait tingkat kunjungan pembeli,” tambah Fajar Abdi, Kabid PAD dan Dana Perimbangan.

Dijelaskan Fajar, untuk tarif retribusi restoran,dan rumah makan, sejak 2019 Pemkab HSS sudah memberikan tolerasi dengan menurunkan tarif dari 10 persen menjadi 2,5 persen.

Warung makan yang dikenakan pajak pun hanya yang tarifnya Rp 10 ribu ke atas per porsi makanan.

Tujuannya, agar tidak memberatkan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran self asissment tadi.

“Faktanya khusus untuk rumah makan, dan retoran, yang terdata sebagai wajib pajak, 150 unit. Yang punya kesadaran menyetorkan pajaknya hanya 50 persen. Sisanya, ditegur dan disurati dulu, baru bayar,,” ungkap Fajar.

Diakui, kebanyakan mereka berkilah, usahanya sepi. Dengan tapping box, nantinya diharapkan wajib pajak lebih koperatif kepada pemerintah daerah.

Meski sektor rumah makan, restoran dan perhotelan belum maksimal, potensi tersebut bakal kembali digarap 2020, bersamaan sektor lain.

Seperti pajak reklame, air bawah tanah, reklame barang elektronik, branding perusahaan seluler di fasilias umum, reklame iklan rokok serta sumber PAD lainnya.

Fajar menyebut, sebenarnya ada 11 objek pajak PAD di HSS, yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung wallet, PBB P-2 serta PBHTB.

Pada 2020, pajak yang potensial digarap lebih meningkat lagi adalah restoran, reklame, sarang wallet, PBB dan BPHTB.

Adapun target PAD 2020 yang ditetapkan Pemkab HSS bersama DPRD HSS sebesar Rp 119. 559.954.000.

Sedangkan target tahun 2029 Rp 146.339.734.986, dengan realisasi yang melampaui target 113,2 persen, yaitu Rp 165.731.258.871.

Adapun PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Fajar, HSS masih bisa meningkatkan PAD di sektor pariwisata, bersama dinas terkait yang akan berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya di objek wisata Loksado yang masin ramai dikunjungi sejak didukung fasilitas perhotelan.

Mengenai rencana pemasangan tapping box yang bakal diterapkan di HSS, salah satu pemilik rumah makan di kawasan simpang lima menyatakan tak masalah.

“Kalau memang untuk kepentingan daerah, kami mendukung saja. Hanya saja, namanya usaha kadang ada pasang surutnya. Ada waktunya ramai, ada kalanya sepi pengujung. Jadi selama ini kami setorkan pajaknya sudah sesuai pendapatan,”ungkap pemilik salah satu rumah makan, yang enggan ditulis namanya.

(banjarmasinposttravel.com/hanani)

Ikuti kami di
Editor: Royan Naimi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved